tajukonline.com – (18/12/2018) Politikus Partai Demokrat Benny Kabur Harman meragukan netralitas aparat keamanan dalam perhelatan Pemilu 2019.
Benny melontarkan pernyataan tersebut dalam acara diskusi bertajuk ‘Keamanan Pilpres 2019 Optimisme atau Kekuatiran?’ di kantor Seknas Prabowo-Sandi Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta, Selasa (18/12).
“Saya ragu sekali dengan kepolisian netral, TNI netral, BIN netral. Bahkan untuk BIN bukan ragu lagi, tapi pasti. Itu yang bikin kita cemas,” tutur Benny.
Benny khawatir pelaksanaan Pemilu 2019 bisa berjalan dengan adil. Dia menganggap wajar pula jika masyarakat memiliki kekhawatiran yang sama.
Demokrat, kata Benny, berharap institusi penegak hukum menjalankan tugasnya secara adil selama Pemilu 2019 yang masih panjang. Apabila ada pelanggaran dari kubu Prabowo-Sandi, maka harus diproses. Begitu pula jika ada dugaan pelanggaran yang dilakukan poros Jokowi-Ma’ruf.
Benny berharap kontestan Pilpres 2019 tidak menyimpan dendam. Dengan kata lain, siap menang dan siap kalah. Dengan begitu, tidak akan ada gesekan di masyarakat meski ada pihak-pihak yang tidak netral.
Di samping meragukan netralitas aparat keamanan, Benny juga menyinggung penyelenggara pemilu. Khususnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di tingkat daerah.
“Bawaslu sebagai penyelenggara harus netral. Saya lihat banyak petugas Panwaslu di daerah jadi tim sukses, ini mencemaskan sekali,” tuturnya.
Benny turut menyebut peran media massa dalam Pemilu 2019. Dia meminta kepada seluruh pemangku kepentingan media massa, baik televisi, radio, cetak, maupun dalam jaringan, agar berimbang dalam memberitakan.
“Bangun opini yang sejukkan publik,” tutur Benny.
Dugaan ketidaknetralan aparat keamanan juga pernah diungkapkan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Juni 2018.
Namun, pernyataan SBY ditepis oleh Polri. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Mohammad Iqbal menegaskan Polri netral di Pemilu.
“Kalau ada anggota yang tidak netral, kami tindak tegas. Ada mekanismenya melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan-pemeriksaan,” kata Iqbal.
Iqbal menyatakan sebagai aparat keamanan Polri tidak bisa mendukung suatu kelompok. Jika hal itu terjadi maka akan menimbulkan dampak negatif.
