tajukonline.com – (23/12/2018) Bukan tanpa resiko pengambilalihan 51% saham PT Freeport oleh pemerintah Indonesia. Amerika Serikat (AS) marah besar saat Presiden Jokowi ingin melakukan pengambilalihan sebagian besar saham PT Freeport Indonesia.
Menurut Guru Besar Fakultan Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali, realisasi pengambilalihan sebagian besar saham PT Freeport Indonesia merupakan langkah berani yang diambil Presiden Joko Widodo.
Dia mengatakan, banyak pihak mengatakan bahwa Freeport memang sudah saatnya beralih ke tangan Indonesia karena kontraknya akan habis 2021.
Namun, ia menilai pemimpin sebelumnya tak ada yang secara tegas bersikap untuk merebut Freeport untuk dikuasai Indonesia.
“Ide itu murah karena tak berisiko apa-apa, tetapi implementasi itu mahal karena yang menjalankan akan babak belur,” ujar Rhenald dalam keterangan tertulis.
Rhenald mengatakan, pihak yang berada di luar lingkaran pengambil kebijakan akan menilai merebut Freeport merupakan hal yang mudah.
Namun, risiko yang diterima tak hanya dari dalam, tapi juga tekanan dari luar.
“Nyatanya, begitu Jokowi mulai mengeksekusi rencana mengambil sebagian besar saham PTFI, pusat pemerintahan terus digoyang,” kata Rhenald.
“Amerika marah besar bahkan sempat kirim pasukan yang merapat di Australia. Namanya juga negara adikuasa. Pakai psy war adalah hal biasa dalam mengawal kepentingannya,” kata Rhenald.
Belum lagi gejolak di Papua di mana kelompok bersenjata menembaki warga sipil di sekitar area tambang Freeport.
Hal tersebut mulai terjadi setelah negosiasi pindah tangan saham mencapai kesepakatan.
“Maka jangan heran pemimpin-pemimpin yang dulu selalu memundurkan action karena kurang berani atau mereka kurang pandai bertempur, kurang gigih,” kata Rhenald.
“Mereka selalu geser ke belakang begitu saatnya tiba di tangan leadership mereka,” lanjut dia.
Ada juga pihak yang menyebut pemerintah atas pembelian 51 persen saham Freeport karena menganggap perusahaan tersebut memang punya Indonesia.
Padahal kata Rhenald, yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan alamnya meliputi tanah, tambang emas, tembaga, dan sebagainya. Sementara Freeport merupakan perusahaan yang mengelola kekayaan alam Indonesia.
PTFI juga tetap membayar pajak hingga royalti, bahkan salah satu penyumbang pajak terbesar.
“PT ini bukan milik kita. Itu dibawa asing ke tanah Indonesia dan kalau mereka diusir, pasti aset-asetnya itu diangkut semua keluar,” kata Rhenald.
“Kita pasti tak bisa olah emas itu dengan cara-cara konvensional. Jadi kalau mau diambil, ya harus bayar kompensasinya,” lanjut dia.
Lain halnya jika Indonesia hanya ingin menguasai tanahnya. Indonesia bisa saja mengusir Freeport dan membangun perusahaan baru di atasnya.
“Namun, butuh waktu puluhan tahun untuk membangunnya dan membutuhkan biaya jauh lebih besar,” kata Rhenald. (ambar / arief)
