tajukonline.com – (01/01/2019) Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah membuat sejarah sebanyak dua kali bagi Republik Indonesia, yang belum pernah dilakukan oleh presiden Indonesia sebelum-sebelumnya.
Sejarah pertama diklaim Jokowi yaitu mengubah orienstasi pembangunan yang biasanya fokus di perkotaan, tetapi kini pembangunan dimulai dari desa melalui program Dana Desa.
Hingga 2018, pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar Rp187 triliun untuk Dana Desa dan menurut Jokowi telah dirasakan manfaatnya oleh warga desa.
“Rp187 triliun selama empat tahun adalah uang yang sangat besar. Belum pernah dalam sejarah kita sebagai bangsa menggelontorkan uang sebesar ini untuk desa. Belum pernah!” ujar Jokowi.
Di tahun pertama pelaksanaannya di 2015, anggaran dana desa ditetapkan sebesar Rp 20,7 triliun. Tahun berikutnya dana desa dinaikkan menjadi Rp 47 triliun. Anggaran tersebut, kemudian dinaikkan lagi jadi Rp 60 triliun pada 2017 dan 2018 ini.
“Tahun depan (2019) Rp73 triliun. Jadi sampai tahun ini sudah Rp 187 triliun kita gelontorkan ke desa-desa sebanyak 74 ribu desa yang ada di seluruh Tanah Air ini,” ucap Jokowi.
Dari alokasi tersebut, sejumlah infrastruktur dan fasilitas desa dibangun secara masif. Hingga saat ini, sepanjang 158 ribu kilometer jalan desa, 18.400 posyandu, 48 ribu PAUD, hingga 6.900 pasar desa berhasil dibangun.
Kemudian, jembatan antar desa juga sudah dibangun mencapai 791 ribu meter, irigasi sebanyak 28 ribu , embung 1.900 yang telah dibangun, dan BUMDes ada 25 ribu dibangun dari dana desa.
“Artinya apa? Ada perputaran uang yang ada di desa, ada Rp700 sampai Rp 3 miliar per desa. Jangan biarkan uang itu kembali lagi ke Jakarta, ke kota. Semakin banyak perputaran uang yang ada di desa, kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat pesat. Ini teori ekonominya seperti itu,” kata dia.
Saham Freeport
Sejarah kedua menurut Jokowi adalah pengambilalihan 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh pemerintah Indonesia melalui PT Inalum (Persero) dari sebelumnya hanya memiliki 9,36 persen.
Indonesia resmi jadi pemegang saham mayoritas perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat tersebut setelah Jokowi memanggil jajaran menteri terkait bersama CEO Freeport McMoran Richard Adkerson, dan dirut PT Inalum Budi Gunadi Sadikin ke Istana Kepresidenan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menurut Jokowi, proses pemerintah dalam menguasai saham Freeport yang sudah beroperasi di Indonesia sejak 1973, bukan suatu yang mudah karena banyaknya tekanan dari berbagai pihak. Namun, dirinya enggan merinci tekanan tersebut dari mana saja.
“Hari ini merupakan moment yang bersejarah, setelah Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973, dan kepemilikan mayoritas ini, kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Masyarakat di Papua juga akan mendapatkan 10 persen dari saham yang ada dan tentu saja Papua dapat pajak daerahnya,” papar Jokowi.
Terkait dengan pengalihan saham, Inalum telah membayar 3,85 miliar dolar AS kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI.
Dengan demikian, kepemilikan 51,23 persen saham PTFI terdiri dari 41,23 persen untuk Inalum dan 10 persen untuk Pemerintah Daerah Papua.
Saham Pemerintah Daerah Papua akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM) yang 60 persen sahamnya akan dimiliki oleh Inalum dan 40 persen oleh BUMD Papua.
“Terakhir, untuk hal berkaitan dengan lingkungan, berkaitan smelter, semuanya juga telah terselesaikan dan sudah disepakati. Artinya semuanya sudah kumplit, tinggal bekerja saja,” kata Jokowi.
Sibuk Klarifikasi Isu
Menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang berlangsung pada April 2019, Jokowi yang merupakan calon presiden petahana dan berpasangan dengan calon wakil presiden Ma’ruf Amin, sibuk mengklarifikasi berbagai isu.
Setiap agenda kepresidenan ke daerah, maupun bertemu dengan relawan. Jokowi selalu mengklarifikasi fitnah yang ditujukan kepadanya sejak 2014 hingga saat ini kepada masyarakat.
Fitnah tersebut yaitu, dirinya disebut sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) yang disebarkan melalui media sosial dengan bentuk foto dirinya bersama pimpinan PKI D.N Aidit.
“Dalam waktu-waktu politik, mendekati seperti ini (pilpres) banyak berita bohong, banyak berita fitnah, banyak sekali, di media sosial banyak, Presiden Jokowi itu PKI, banyak masih seperti itu,” papar Jokowi.
Menurut Jokowi, fitnah tersebut tidak masuk akal karena dirinya lahir pada 1961 atau berusia empat tahun dan PKI yang dikomandoi DN Aidit sudah dibubarkan pada tahun 1965-1966.
Berdasarkan survei yang diterima Jokowi, terdapat 9 juta orang percaya bahwa dirinya seorang PKI, seperti yang tergambar dari foto-foto editan di media sosial.
“Marilah kita sikapi dengan kematangan kita dalam berpolitik, kedewasaan kita dalam berpolitik. Fitnah keji seperti ini, dalam rangka berpolitik, marilah kita hindari (fitnah), ini tidak beretika, tidak bertata krama, tidak Islami,” ujar Jokowi.
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi – Ma’ruf, Erick Thohir menyatakan selama tiga bulan terakhir pasangan nomor urut 01 bersama timnya memainkan strategi bertahan.
Namun, strategi bertahan tidak bisa dijalankan saat ini seiring tuduhan-tuduhan dari kubu lawan semakin masif, seperti terdapat spanduk yang bertuliskan PKI dan terdapat foto Jokowi.
“Itu sangat merugikan, itu bukan hoaks tapi sudah fitnah. Kemarin kita putuskan, ibarat main bola kan biasa kalau liga Italia, ibarat catenacio (strategi bertahan), sekarang kita putuskan menyerang dalam artian positif,” papar Erick.
Menurut Erick, serangan politik pastinya akan profesional, dimana semuanya berdasarkan fakta dan bukan memutarbalikan fakta atau membuat sandiwara seperti kasus Ratna Sarumpaet. (fif)