tajukonline (8/1/2019) Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memberikan daftar pertanyaan kepada pasangan capres-cawapres sebelum mengikuti debat.
Jusuf Kalla menuturkan, berdasarkan pengalamannya mengikuti tiga kali gelaran debat pilpres, debat diadakan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan calon presiden dan cawapres, apabila menghadapi masalah yang harus diputuskan sendiri.
Sehingga, ia beranggapan aturan itu kurang tepat dalam menguji kemampuan peserta Pilpres 2019.
“Nah, kalau itu dibuka duluan, berarti yang menjawab itu tim (sukses). Padahal, yang mau diuji adalah yang bersangkutan pribadi,” kata JK, ditemui di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).
“Jadi saya sendiri kurang pas untuk melihat itu pertanyaan (diberikan) dulu, nanti dirapatkan oleh tim demi tim. Nanti akhirnya yang pantas jadi capres tim itu (suksesnya),” sambung JK.
Bagaimana pun, ujarnya, debat sebagai ajang masyarakat melihat kemampuan pribadi calon pemimpinnya.
“Kita sendiri harus menjawabnya. Banyak hal yang perlu ditanggapi langsung, pribadi oleh yang bersangkutan, agar rakyat mempunyai pilihan dan jelas lebih jelas,” tutur JK.
Lebih tegas ia mengatakan, secara pribadi dirinya tak setuju dengan aturan yang diambil penyelenggara pemilu itu.
“Ya KPU sudah memutuskan. Tapi secara pribadi saya pikir jawaban itu tidak menandakan jawaban yang asli,” paparnya.
Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman menyatakan, daftar pertanyaan debat akan diberikan seminggu sebelum gelaran debat perdana dilaksanakan. Debat perdana pasangan capres dan cawapres akan berlangsung pada 17 Januari 2019.
“Sebetulnya lebih cepet dari tanggal 10 (Januari) perkiraan saya, tanggal 10 itu sudah diberikan paling lambat. Tadi saya para panelis ada semangat untuk bisa menyelesaikan lebih awal,” ucap Arief Budiman yang ditemui di Mandarin Hotel, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1/2018). (Rina Ayu)
