Penjelasan ICW soal Dana Kampanye Jokowi Rp 19,5 M yang Disoal BPN

Adnan Topan Husodo ICW. Foto: Aprilandika Hendra/kumparan

http://tajukonline.com – (17/6/2019) Tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempermasalahkan sumbangan dana kampanye paslon 01 Jokowi-Ma’ruf Amin. Dalam materi gugatan ke MK itu, mereka mengadukan sumbangan Rp 19,5 miliar dari kantong Jokowi.

“Kami menemukan fakta pasangan calon 01 dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01 tanggal 25 April 2019, tertulis sumbangan pribadi Joko Widodo, bentuk uang Rp 19.508.272.030. Bentuk barang Rp 25.000.000,” kata tim hukum BPN Prabowo-Sandi dalam keterangannya, Rabu (12/6).

Bacaan Lainnya

BPN menyebut data itu ternyata didapatkan dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Ditengok kumparan, Kamis (13/6), data ICW itu dirilis pada Januari 2019. Dalam data itu tidak ada sumbangan dana Jokowi Rp 19,5 miliar.

Angka yang tertera di laporan ICW adalah Rp 32 miliar. TKN menyebut angka itu adalah bunga bank dari dana kampanye, karena rekening itu dicatatkan atas nama kandidat. Padahal, Jokowi tidak menyumbang.

ICW lalu menjelaskan, data dana kampanye itu didapat dari Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada 2 Januari 2019.

“Hasil audit dana kampanye kami belum ada,” kata Koordinator ICW Adnan Topan Husodo saat dikonfirmasi, Kamis (13/6).

ICW lalu menjelaskan, data dana kampanye itu didapat dari Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada 2 Januari 2019.

“Hasil audit dana kampanye kami belum ada,” kata Koordinator ICW Adnan Topan Husodo saat dikonfirmasi, Kamis (13/6).

Sebelum dilanjutkan, penting diketahui ada tiga jenis laporan dana kampanye ke KPU, yakni:

  1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada 23 September 2018.

  2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada 2 Januari 2019.

  3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada 2 Mei 2019.

ICW sejauh ini baru mengeluarkan bedah dana kampanye Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada 9 Januari 2019. Laporan ini dikeluarkan ICW seminggu setelah tim kedua paslon melaporkan LPSDK ke KPU.

Sementara laporan terakhir yang dirilis KPU adalah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada 2 Mei 2019. Laporan ini sudah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) dan dirilis ke media. Hasil audit yang dilakukan KPA Anton Silalahi menunjukkan tak ada sumbangan dari kocek Jokowi.

“Menurut opini kami, Asersi paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf dalam laporan dana kampanye dalam semua hal yang material telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sesuai diatur dalam peraturan pelaporan dana kampanye,” ucap Anton Silalahi, Selasa (11/6).

Adapun total penerimaan dana kampanye paslon 01 selama masa kampanye sebesar Rp 594.883.534.772 yang berasal dari partai politik, sumbangan perseorangan, sumbangan pihak lain, dan sumbangan BUNP. Sementara untuk total pengeluaran yakni sebesar Rp 549.231.435.632.

Paslon capres-cawapres nomor urut 01 dan 02 Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi dalam acara Deklarasi Pemilu Damai. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Selain soal dana kampanye Jokowi, data –lama– ICW juga dikutip BPN untuk mempersoalkan adanya penerimaan dana kampanye dari dua perkumpulan golfer, yang diduga ditengarai berasal dari bendahara paslon 01.

“Kedua kelompok ditengarai berasal dari bendahara paslon 01 serta diduga untuk menampung modus penyumbangan sebagai berikut: Mengakomodasi penyumbang yang tidak ingin diketahui identitasnya; Mengakomodasi penyumbang perseorangan yang melebihi batas dana kampanye Rp 2.500.000.000; dan teknik pemecahan sumbangan dan penyamaran sumber asli dana kampanye diduga umum terjadi dalam pemilu,” jelas tim hukum BPN.

Dalam laporan bedah dana kampanye yang dikeluarkan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 9 Januari 2019 atau setelah pelaporan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dijelaskan Jokowi-Ma’ruf total menerima dana sumbangan untuk kampanye sebesar Rp 55,9 miliar.

Total dana ini berasal dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sebesar Rp. 11.901.000.000 dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dalam empat bulan masa kampanye menerima Rp 44 miliar.

Dana Rp 44 miliar ini berasal dari perseorangan, partai politik, kelompok, badan usaha nonpemerintah, dan pasangan calon.

Dalam laporan ICW, dirincikan juga sumbangan untuk Jokowi-Ma’ruf yang berasal dari pihak ketiga. Yakni perkumpulan golfer TBIG yang menyumbang Rp 19.724.354.138, perkumpulan golfer TRG Rp. 18.197.500.000, PT Lintas Teknologi Indonesia Rp 3.999.975.000, dan perseorangan Rp. 121.413.260. Sehingga jika ditotal mencapai RP 42.043.242.398.

Bendahara TKN Sakti Wahyu Trenggono dan Wakil Bendahara TKN Reri Lestari menyerahkan LPPDK paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf di Hotel Borobudur. Foto: Muhammad Darisman/kumparan

ICW memberikan catatan khusus soal sumbangan dari dua kelompok golfer, terkait siapa saja penyumbangnya dan dan berasal dari mana kelompok itu. Sumbangan dari kelompok golfer ini turut dipersoalkan oleh tim hukum BPN.

“Apabila perseorangan, mengapa tidak dilaporkan dan dicatat sebagai sumbangan perseorangan? Apabila perusahaan, mengapa tidak disumbangkan atas nama sumbangan perusahaan,” tulis ICW dalam laporan tersebut yang dikutip kumparan.

ICW juga mencurigai kedua kelompok golfer itu ditengarai oleh Bendahara Umum TKN Sakti Wahyu Trenggono, yang diduga memiliki saham di dua perusahaan yakni PT Tower Bersama Infrastructure (TBIG) dan PT Teknologi Riset Global Investama (TRG).

Sementara dalam hasil audit KAP untuk dana kampanye Jokowi-Ma’ruf, tidak dirincikan adanya sumbangan dari kelompok tersebut. KAP hanya merilis ada sumbangan 20,8 miliar dari perseorangan dan Rp 251,1 miliar dari kelompok.

Tak ada rinciannya, KAP hanya menyebut laporan dana kampanye Jokowi-Ma’ruf secara keseluruhan telah mematuh ketentuan yang dibuat oleh KPU.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *