tajukonline.com- (15/7/2021) – Klaim Luhut Pandjaitan bahwa situasi pandemi di tanah air semakin terkendali, sulit rasanya untuk percaya. Sejak dirinya ditunjuk Presiden Jokowi untuk menjadi Koordinator PPKM Darurat Jawa- Bali pada akhir Juni, penyebaran Covid-19 malah menjadi- jadi.
Satgas Penanganan Covid-19 kemarin, melaporkan ada 54.517 kasus baru. Sebanyak 17.762 pasien dinyatakan sembuh. Tetapi angka kematian dalam 24 jam nyaris kembali menyentuh seribu jiwa, yaitu 991 kasus.
Platform berbagi informasi Covid-19, LaporCovid-19, mengungkapkan, per 14 Juli 2021 tercatat ada 557 pasien isolasi mandiri (isoman) yang meninggal dunia. Jawa Barat masih memiliki kasus terbanyak.
Dari situasi yang kian gawat, wajar bila semua mata tertuju kepada Luhut Pandjaitan. Pernyataannya yang menyebut pandemi terkendali dan semua masalah bisa diperbaiki timnya yang bekerja kompak, jadi terdengar absurd.
Dia mungkin masih bisa mengelak dengan sejuta alasan dan bersikeras penyebaran virus masih dalam kendalinya. Tapi rakyat tidak bisa dibohongi karena merasakan sendiri tekanan situasi sehari-hari. Demikian disampaikan pengamat politik, Ray Rangkuti.
Menurut Ray, sudah saatnya Luhut mundur dari posisi Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali. Dalam situasi darurat ini, Luhut bukannya menjadi pereda masalah melainkan justru memperkeruh keadaan dengan menantang dan menyerang balik pihak-pihak yang mengkritik kebijakan pemerintah. Pada saat bersamaan, tren kenaikan Covid-19 semakin tidak terkendali. Jumlah kasus baru dan kematian baru meningkat tajam.
“Sejauh ini saya merasa figur Luhut itu amat tidak tepat,” kata Pendiri Lingkar Madani Indonesia itu. Indonesia membutuhkan pemimpin yang bisa menyatukan masyarakat dan menumbuhkan solidaritas warga.
“Sekarang yang dibutuhkan adalah sosok yang mampu menumbuhkan solidaritas masyarakat dalam memberantas virus,” katanya.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN), Airlangga Hartarto, pun dinilai tidak maksimal dalam bekerja.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menganggap penunjukan Airlangga sebagai Ketua KCP-PEN dan Koordinator PPKM Darurat di luar Jawa-Bali oleh Presiden Jokowi, lebih sarat motif politik.
Menurut dia, tidak ada yang salah dengan itu. Terlebih, dalam skala global, kondisi ekonomi Indonesia terbilang berhasil bertahan di kala pagebluk. Situasi itu terjadi lantaran Airlangga lebih condong pada pemulihan ekonomi.
Namun dari sisi kesehatan, Indonesia bisa dibilang kerepotan. Penyebabnya adalah kegagalan koordinasi antar penanggung jawab penanganan Covid-19. Saat nama Luhut masuk tim penanganan, kondisi justru terasa lebih buruk dari sebelumnya.
Meski begitu, Dedi berpendapat, penunjukan Luhut dan Airlangga merupakan bentuk keterlibatan Presiden Jokowi dalam menangani pandemi.
”Saat ini presiden sudah turun tangan langsung,” kata Dedi.
Meski begitu, ia menyarankan agar pemerintah memperkuat koordinasi dan konsistensi kebijakan. Tanpa ada koordinasi yang linier, penanganan pandemi hanya akan semakin gaduh dan sulit terkendali.
“Presiden Jokowi tidak perlu meminta Airlangga atau Luhut mundur. Karena dia berwenang langsung memutuskan, tidak perlu meminta,” tegasnya. (sumbermedia)
