Wakil ketum Partai Gelora Soroti Aturan Presidential Threshold 20 Persen Untuk Maju Di Pemilu 2024

Jakarta || TAJUKONLINE – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyoroti aturan presidential threshold 20 persen untuk maju di Pemilu 2024. Fahri menyebut sebagai syarat pencalonan di 2024, seharusnya menggunakan tiket yang baru bukan tiket lama atau tiket palsu.

“Kan kita sudah memutuskan bahwa Pemilu 2024 itu memakai threshold 20 persen. Dan itu sepertinya sulit selama ini digugat, tetapi kalau kita harus memakai tiket sebagai syarat pencalonan ya harus tiket yang baru yaitu tiket yang mendapatkan amanat dari rakyat untuk digunakan untuk itu, tetapi penggunaan tiket lama atau tiket palsu atau tiket kedaluwarsa sesungguhnya keluar dari amanat masyarakat atau pemilih,” kata Fahri Hamzah saat dihubungi, Minggu (1/5/2022).

Bacaan Lainnya

Fahri berpendapat tiket atau suara pada 2019 tidak layak lagi digunakan lantaran sudah kehilangan legitimasinya. Dia menegaskan hasil coblosan 5 tahun lalu tidak bisa digunakan untuk syarat coblosan 5 tahun berikutnya.

“Sehingga bisa dikatakan bahwa sebenarnya tiket palsu itu adalah tidak layak digunakan kembali dan sudah kehilangan legitimasinya atau hak pakainya, seperti semua perizinan, dimanapun itu, hanya bisa digunakan dalam jangka waktu yang ditentukan. Sementara hasil pencoblosan lima tahun lalu tidak bisa dipakai untuk pencoblosan lima tahun yang akan datang, nah tiket itu baru bisa didapatkan setelah pencoblosan 2024 nanti,” jelasnya.

Atas dasar itulah, Fahri menekankan partai-partai politik yang ada untuk berhenti berjualan tiket palsu untuk syarat pencalonan presiden. Dia mempertanyakan keabsahan suara tersebut jika dipakai untuk mencalonkan seorang presiden, khususnya di 2024.

“Jadi tidak ada tiket sebelum 2024 karena itu selayaknya partai politik menghentikan jualan tiket palsu yang mereka peroleh lima tahun lalu. Perspektif saya adalah keabsahan suara yang dipakai untuk mencalonkan seorang presiden. Karena mencalonkan dengan suara yang sudah basi yang diberikan oleh rakyat hanya untuk digunakan lima tahun adalah sebuah pelanggaran serius terhadap konsep kedaulatan rakyat,” ucapnya.

“Suara rakyat tidak bisa dipakai kembali setelah lima tahun pemakaian suara rakyat itu terbatas hanya lima tahun dan tidak bisa diteruskan,” lanjut dia.

Mantan Wakil Ketua DPR RI ini bukan mempersoalkan partai-partai baru yang tidak bisa ikut mencalonkan di 2024. Dia lagi-lagi menegaskan suara lama sudah tidak berlaku lagi di 2024.

“Bukan soal partai barunya tetapi suaranya adalah suara lama yang sudah tidak berlaku sebab dalam demokrasi pengambilan suara rakyat itu dan penggunaan nya sangat dibatasi itulah konsep dalam bernegara demokrasi karena semuanya itu dikasih batas dan penggunaan suara itu dikasih batas,” tuturnya.

  1. Dikutip Dari : Detik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *