Pemkab Kebumen Raih Opini WTP dari BPK 7 Kali Berturut-turut

Kebumen || TAJUKONLINE – Pemerintah Kabupaten Kebumen kembali meraih penghargaan predikat/opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023. Penghargaan tersebut diraih selama tujuh kali berturut-turut.

Ini adalah ketiga kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Kebumen menerima penghargaan opini WTP selama masa kepemimpinan Bupati Arif Sugiyanto. Sebelumnya, penghargaan serupa diraih empat kali berturut-turut sehingga total sudah ada tujuh penghargaan.

Bacaan Lainnya

Laporan hasil pemeriksaan keuangan tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Hari Wiwoho kepada Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto di Gedung BPK RI Perwakilan Jateng, Semarang.

Pada kesempatan itu, Arif Sugiyanto mendapat kepercayaan untuk memberikan sambutan mewakili 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang juga mendapat penghargaan.

Ditemui usai acara, Arif Sugiyanto menyampaikan terima kasih dan rasa syukur karena dalam tiga tahun masa kepemimpinannya, Pemkab Kebumen bisa selalu meraih penghargaan WTP dari BPK-RI berturut-turut.

Hal ini merupakan hasil kerja keras segenap jajaran birokrasi dalam pengelolaan keuangan daerah, program, serta aset sehingga pada tahun ini Kebumen bisa kembali meraih penghargaan opini WTP.

“Alhamdulillah yang patut kita syukuri adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun ini kembali meraih penghargaan opini WTP dari BPK-RI. Kami terus berkomitmen mempertahankan capaian prestasi WTP dari tahun ke tahun. Perolehan penghargaan WTP ini juga merupakan rahmat Allah SWT yang dibarengi kerja keras dan keseriusan kinerja OPD di Kabupaten Kebumen,” kata Arif Sugiyanto, Rabu (22/5/2024).

Arif meminta agar penghargaan yang diraih harus bisa menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja, terutama dalam perencanaan program pembangunan dan melayani masyarakat.

“Semoga capaian WTP ini bisa sebagai pemicu agar kami bekerja lebih baik lagi, tentu tidak cukup hanya itu, pasti masih ada kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki ke depannya. Ketelitian dan perencanaan program harus menjadi perhatian semua OPD,” imbuhnya.

“Masih ada beberapa temuan yang perlu diselesaikan, yakni menyangkut kepemilikan aset Pemda yang perlu diinventarisir kembali dan bisa digunakan sebagaimana fungsi atau peruntukannya. Temuan lain soal perbaikan administrasi,” sambungnya.

Sementara itu, Plh Inspektur Daerah, Mukhsinul Mubarok menambahkan, secara keseluruhan Kebumen sudah menerima WTP sebanyak sembilan kali. Namun sempat terjeda pada tahun 2016 lalu. Kemudian pada 2017 kembali meraih WTP hingga tahun ini selama tujuh kali berturut-turut. Menurutnya, ini merupakan prestasi yang patut disyukuri.

“Dengan penghargaan tujuh kali berturut-turut, maka kita bisa mendapatkan dana tambahan dari pemerintah pusat karena kita dianggap bisa menggunakan anggaran pemerintah daerah dengan baik, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Hari Wiwoho mengatakan tugas BPK sudah tertuang dalam pasal 23 E ayat 1 UUD 45 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah daerah dibentuklah Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

“Hari ini menjadi bagian dari tugas kami menjalankan pemeriksaan keuangan dan kinerja,” katanya.

Untuk pemeriksaan keuangan, lanjut dia, secara mandatori rutin dilakukan setiap tahun dengan tahapan yang sudah jelas hingga didapatkan laporan hasil pemeriksaan.

“Pada laporan pemeriksaan keuangan ini, berarti kami memberikan opini atas kewajaran pengelolaan keuangan. Nah opini ini ditetapkan atau diberikan secara obyektif sesuai dengan standar akuntansi keuangan negara,” lanjutnya.

Hari menyebut, kriteria terkait opini WTP yang pertama yakni penyajian laporan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Kedua, kaitannya dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, apakah sudah terealisasi patuh atau belum. Yang ketiga, berkaitan dengan kecukupan atas catatan laporan keuangan.

“Selengkap apa, se-informatif apa laporannya terkait dengan keandalan sistem keuangan,” sebutnya.

Dengan proses pemeriksaan sesuai ketentuan tersebut, jelas Hari, Pemerintah Kabupaten Kebumen mendapat penghargaan opini WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD tahun Anggaran 2023.

Ketua DPRD Kebumen, Sarimun pada kesempatan itu memberikan selamat atas pencapaian yang luar biasa. WTP yang diraih Pemkab juga merupakan salah satu bukti fungsi pengawasan oleh DPRD berjalan dengan baik.

“Saya bersama seluruh pimpinan dan anggota DPRD menyampaikan selamat dan sukses kepada Bupati beserta jajarannya, WTP ini merupakan hasil sinergitas eksekutif dan legislatif, serta salah satu bukti berjalannya fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kebumen,” tuturnya.

Dikutip Dari : detik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *